OJK Siap Terbitkan Bancassurance

  • Written by Web Admin
  • Published in Berita

Sumber : http://lampost.co/berita/ojk-siap-terbitkan-bancassurance

JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan peraturan OJK (POJK) mengenai perizinan terintegrasi bagi produk bancassurance. Apabila tidak ada masalah yang menghadang, OJK memperkirakan POJK tersebut bisa diluncurkan pada akhir Juni ini.

"Insya Allah akhir bulan ini bisa kami keluarkan (aturan perizinan terintegrasi bagi produk bancassurance)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Adapun aturan perizinan terintegrasi itu nantinya mengatur kerja sama antara perusahaan asuransi dan institusi perbankan. Artinya, ketika suatu perusahaan asuransi dan bank menjalin kerja sama untuk mengeluarkan produk berbentuk bancassurance, maka tidak perlu meminta izin ke OJK membidangi perbankan dan OJK yang membidangi IKNB.

"Ke depan dengan adanya izin terintegrasi itu, ketika perusahaan asuransi menjalin kerja sama maka nanti ke IKNB saja. Nanti IKNB akan berkoordinasi dengan pengawas perbankan. Jadi, perizinan memang terintegrasi," kata Firdaus.

Ia berharap aturan ini akan memberi dampak positif bagi pergerakan bisnis industri jasa keuangan di Tanah Air, termasuk meningkatkan market share di masa-masa mendatang.  Bahkan, hal ini juga tidak terkait produk yang diajukan oleh perusahaan asuransi. Institusi perbankan juga akan sama ketika hendak mengajukan kerja sama.
"Misalnya ini ada reksadana mau dijual oleh suatu bank ke pihak yang dijalin kerja sama. Nah, bank itu cukup ke pengawas perbankan saja. Nanti pengawas perbankan berkoordinasi dengan pengawas lainnya di OJK. Insya Allah ini bisa lebih cepat. Kami lagi finalisasi. Moga-moga akhir bulan ini," ujarnya.  

OJK meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran dari perusahaan atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank-bank, perusahaan pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional Slamet Edi Purnomo, melalui rilisnya, menuturkan penawaran dan ajakan itu belakangan muncul di beberapa daerah. OJK menyatakan praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat.
Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan.

"Oleh karena itu, OJK mengajak semua pihak, khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan, untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Edi, bagi debitur yang masih memiliki kewajiban kredit kepada industri jasa keuangan diminta agar tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menghubungi pihak bank atau perusahaan pembiayaan terkait.