Kunjungan Anggota Dewan Komisioner OJK ke Ruang Kerja APARI

Kunjungan Anggota DK OJK Bapak Firdus Djaelani

Jakarta, 29 November 2016

Anggota Dewan Komisioner OJK, Bapak Firdaus Djaelani, pada tanggal 29 November 2016 kemarin, melakukan kunjungan ke Ruang Kerja APARI di Apartemen Sudirman Park, Jakarta Pusat. Kunjungan ini diterima oleh Seluruh Jajaran Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pengurus serta Dewan Pengurus APARI. Dalam kesempatan ini juga dilakukan Makan Siang bersama dengan suasana yang penuh keakraban.

 

  • Published in Berita

Penandatanganan Piagam/Prasasti Ruang Kerja APARI

IMG 20161121 WA0006

Jakarta, 21 November 2016.

Bapak Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komissioner OJK, telah menandatangani Piagam/Prasasti Ruang Kerja APARI pada tanggal 21 November 2016 lalu, didampingi Oleh Dewan Pimpinan Pengurus APARI. Ruang Kerja APARI berlokasi di Ruang Kerja APARI, Apartemen Sudirman Park, Tower BOugenvil Lantai GF No. CB1, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 35, Jakarta Pusat.

  • Published in Berita

Siaran Pers: Perkuat Industri Perasuransian, OJK Ganti Pengurus AJB Bumiputera 1912

Siaran Pers: Perkuat Industri Perasuransian, OJK Ganti Pengurus AJB Bumiputera 1912

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 24 Oktober 2016: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong upaya penguatan industri perasuransian nasional dengan meningkatkan kemampuan perusahaan asuransi untuk bisa bersaing semakin kompetitif.

Kinerja industri perasuransian hingga Agustus 2016 berada dalam keadaan baik, tercatat angka Risk Based Capital (RBC) Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing sebesar 513,4% persen dan 266,9% persen atau jauh melampaui ketentuan minimum RBC asuransi sebesar 120%.

Data-data lain industri asuransi nasional menunjukan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), seperti pertumbuhan aset sebesar 12,8% dan pertumbuhan jumlah investasi sebesar 15,2%. Hingga Agustus 2016, ROA (return on assets) Industri Asuransi  Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing tercatat sebesar 3,34% dan 3,04% dengan ROE (return on equity) sebesar 7,70% dan 6,29%.

Dalam rangka memperkuat perusahaan asuransi, OJK juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya terhadap beberapa perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi dengan mendorong perusahaan melakukan penambahan modal,  mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian intern, menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko, termasuk pencabutan ijin usaha untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis dan pihak lain yang berhak.

Selain itu OJK mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat sarana, prasarana, dan infrastruktur berupa teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, dan perluasan saluran distribusi.

Sejalan dengan upaya penguatan terhadap industri asuransi dan individu-individu perusahaan asuransi tersebut, OJK menempuh langkah penguatan terhadap perusahaan AJB Bumiputera 1912.

Langkah penguatan terhadap AJB Bumiputera 1912 perlu dilakukan mengingat AJB Bumiputera merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang dimiliki jutaan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama (mutual) sehingga diperlukan langkah-langkah khusus dalam mendorong optimalisasi kinerjanya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja AJB Bumiputera 1912 agar mampu bersaing semakin kompetitif serta mempertimbangkan berbagai aspek dan analisis risiko terhadap kondisi perusahaan, OJK mengambil langkah percepatan penguatan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan mengganti pengurus AJB Bumiputera 1912 mulai tanggal 21 Oktober 2016.

Penggantian pengurus tersebut, dilakukan OJK berdasarkan pada UU No.21/2011 tentang OJK, UU No.40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Penggantian pengurus dilakukan OJK mengingat proses restrukturisasi yang telah dilakukan sampai saat ini belum sesuai dengan tujuan penguatan kinerja AJB Bumiputera 1912.

Tugas utama Pengurus baru AJB Bumiputera 1912 adalah memastikan terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan secara baik dan lancar serta melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap AJB Bumiputera 1912 guna memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Pengurus baru akan segera menyusun langkah-langkah strategis dan akan menyampaikannya pada OJK.

Untuk memastikan langkah penguatan AJB Bumiputera 1912 melalui program restrukturisasi perusahaan, Pengurus baru akan didukung antara lain oleh konsultan keuangan  PricewaterhouseCoopers, Tax Auditor Rustam Consulting, Actuary PT Milliman Indonesia, PT BNP Paribas dan perusahaan sekuritas seperti PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas Indonesia.

***

Info lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Dumoly F Pardede. Telp 021.29600000. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. . www.ojk.go.id​​

  • Published in Berita

OJK Akan Berlakukan Tarif Premi Baru Untuk 2 Jenis Asuransi (Harta Benda & Kendaraan Bermotor)

Sumber : http://finansial.bisnis.com/read/20160621/215/559934/ojk-akan-berlakukan-tarif-premi-baru-untuk-2-jenis-asuransi-ini

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan akan segera memberlakukan tarif premi baru bagi lini bisnis asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Firdaus Djaelani mengatakan revisi tarif premi bagi asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor dilakukan atas masukan dari para pelaku industri asuransi umum dan asosiasi.

“Usulan mengenai revisi tarif ini sedang dikerjakan, rencananya hasil pembahasan revisi tarif akan diumumkan pada Juli 2016,” kata Firdaus, Senin (20/6/2016).

Dia menuturkan penghitungan tarif premi bagi asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor nantinya akan disesuaikan dengan data statistik. Oleh sebab itu, regulator belum dapat memberikan kepastian terkait kemungkinan adanya kenaikan tarif premi dari kedua lini bisnis asuransi umum tersebut.

“Nanti penghitungan tarif itu bisa naik atau bisa juga turun. Akan disesuaikan dengan data statistik dan dilihat juga dari sisi risiko maupun lokasinya. Misalnya untuk asuransi properti, premi untuk pabrik kimia dengan rumah tinggal kan pasti berbeda tarifnya,” ujarnya.

Selain membahas revisi tarif, Firdaus menuturkan OJK juga akan melakukan pembahasan terkait kemungkinan penyimpangan pemberlakuan tarif yang dilakukan para pelaku industri.

Menurutnya, untuk menciptakan keadilan terhadap pemberlakuan tarif, OJK juga rencananya akan melakukan evaluasi terhadap penerapan aturan tarif premi yang dinilai masih belum sesuai dengan penerapan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y. Rasyid menyatakan untuk membahas revisi tarif premi baru bagi asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor, pihaknya telah mengirimkan tim perumus tarif untuk melakukan evaluasi bersama OJK.

“Penghitungannya akan disesuaikan dengan data statistik, di OJK sudah ada departemennya. Di samping itu asosiasi juga punya hitungannya, dan nanti akan dievaluasi lagi dengan OJK,” ujarnya.

Dia mengungkapkan sebenarnya asosiasi berencana untuk menerbitkan aturan internal untuk mengatur penerapan tarif bagi para anggota. Dengan adanya aturan tersebut, maka anggota yang melakukan penyimpangan terhadap tarif premi akan dikenakan sanksi.

Namun, penerbitan aturan internal itu ditunda lantaran menunggu pembahasan revisi tarif yang sedang dilakukan OJK.

Menurutnya, tarif premi untuk asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor terakhir kali direvisi pada pertengahan tahun lalu setelah diterbitkannya ketentuan dalam Surat Edaran OJK atau SE OJK No.21/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Bisnis Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

“Tahun lalu sudah ada revisi, tetapi di market masih banyak terjadi distorsi padahal sudah ada ketentuan batas atas dan batas bawah untuk tarifnya. Oleh sebab itu, industri menilai perlu dilakukan adanya revisi tarif,” ucapnya.

 
  • Published in Berita

OJK Siap Terbitkan Bancassurance

Sumber : http://lampost.co/berita/ojk-siap-terbitkan-bancassurance

JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan peraturan OJK (POJK) mengenai perizinan terintegrasi bagi produk bancassurance. Apabila tidak ada masalah yang menghadang, OJK memperkirakan POJK tersebut bisa diluncurkan pada akhir Juni ini.

"Insya Allah akhir bulan ini bisa kami keluarkan (aturan perizinan terintegrasi bagi produk bancassurance)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Adapun aturan perizinan terintegrasi itu nantinya mengatur kerja sama antara perusahaan asuransi dan institusi perbankan. Artinya, ketika suatu perusahaan asuransi dan bank menjalin kerja sama untuk mengeluarkan produk berbentuk bancassurance, maka tidak perlu meminta izin ke OJK membidangi perbankan dan OJK yang membidangi IKNB.

"Ke depan dengan adanya izin terintegrasi itu, ketika perusahaan asuransi menjalin kerja sama maka nanti ke IKNB saja. Nanti IKNB akan berkoordinasi dengan pengawas perbankan. Jadi, perizinan memang terintegrasi," kata Firdaus.

Ia berharap aturan ini akan memberi dampak positif bagi pergerakan bisnis industri jasa keuangan di Tanah Air, termasuk meningkatkan market share di masa-masa mendatang.  Bahkan, hal ini juga tidak terkait produk yang diajukan oleh perusahaan asuransi. Institusi perbankan juga akan sama ketika hendak mengajukan kerja sama.
"Misalnya ini ada reksadana mau dijual oleh suatu bank ke pihak yang dijalin kerja sama. Nah, bank itu cukup ke pengawas perbankan saja. Nanti pengawas perbankan berkoordinasi dengan pengawas lainnya di OJK. Insya Allah ini bisa lebih cepat. Kami lagi finalisasi. Moga-moga akhir bulan ini," ujarnya.  

OJK meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran dari perusahaan atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank-bank, perusahaan pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional Slamet Edi Purnomo, melalui rilisnya, menuturkan penawaran dan ajakan itu belakangan muncul di beberapa daerah. OJK menyatakan praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat.
Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan.

"Oleh karena itu, OJK mengajak semua pihak, khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan, untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Edi, bagi debitur yang masih memiliki kewajiban kredit kepada industri jasa keuangan diminta agar tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menghubungi pihak bank atau perusahaan pembiayaan terkait.

 

  • Published in Berita

OJK: Pengumuman Waktu Kerja Ramadan, Libur Nasional, dan Cuti Bersama OJK Tahun 2016

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 3 Juni 2016: ​Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan terkait waktu kerja di Ramadan, hari libur nasional, dan cuti bersama tahun 2016 untuk karyawan OJK. Berikut ini table pengumuman waktu kerja puasa dan hari libur nasional 2016: - See more at: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pengumuman-Libur-Nasional-dan-Cuti-Bersama-2016-OJK.aspx#sthash.2M8MdJuy.dpuf

  • Published in Berita

OJK: Pengumuman Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, kurator yang ditunjuk telah mengumumkan putusan terkait untuk dapat diketahui oleh masyrakat termasuk para pemegang polis.
 
Sebelumnya, izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dicabut oleh OJK pada Oktober 2013. Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan menurunkan papan nama, serta menyelesaikan utang dan kewajiban.

- See more at: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pengumuman-Pernyataan-Pailit-PT-Asuransi-Jiwa-Bumi-Asih-Jaya.aspx#sthash.QrXIUBwN.dpuf

  • Published in Berita

OJK : Perkuat Satgas Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 21 Juni 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. - See more at: http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx#sthash.XR9lQARO.dpuf

  • Published in Berita

Berita OJK : Pemberian Izin Usaha bidang Pialang Asuransi PT Freed Dinamika Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 10 Juli 2015: Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Freed Dinamika Indonesia. Pemberian izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner KEP-524/NB.1/2015 atas perusahaan tersebut.

PT Freed Dinamika Indonesia diwajibkan selalu menerapkan praktik usaha sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut di Apartemen Sahid Sudirman Lantai 1 Unit 05, Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat.

Sumber : http://www.ojk.go.id/pemberian-izin-usaha-bidang-pialang-asuransi-pt-freed-dinamika-indonesia

 

  • Published in Berita
Subscribe to this RSS feed